Regulasi tentang PPID di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

   • Menjadi dasar utama pembentukan PPID.

   • Mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

   • Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

   • Menjelaskan lebih teknis terkait pelaksanaan UU 14/2008.

   • Mengatur tentang jenis informasi publik, tata cara permintaan informasi, hingga penyelesaian sengketa informasi.

3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

   • Mengatur standar minimal layanan informasi publik.

   • PPID wajib menyediakan:

     • Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

     • Informasi yang wajib diumumkan serta-merta

     • Informasi yang wajib tersedia setiap saat

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

   • Menekankan koordinasi dan penyediaan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan tidak menyesatkan.

5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik pada Kementerian Agama

   • Menjadi dasar hukum khusus di lingkungan Kementerian Agama.

   • Mengatur pembentukan PPID di semua satuan kerja, termasuk madrasah.

   • Menjelaskan struktur PPID, tugas, serta mekanisme layanan informasi di bawah Kementerian Agama.

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) dan SK PPID di setiap satker

   • Menjadi pedoman teknis pembentukan dan pelaksanaan PPID di masing-masing instansi/madrasah.