nformasi yang Dikecualikan

PPID MIN 4 Batang Hari

Informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat, karena menyangkut perlindungan data pribadi, keamanan, dan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Informasi yang Dikecualikan

1. Data Pribadi Peserta Didik, Guru, dan Tenaga Kependidikan

   • Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap, nomor telepon, dan data keluarga.

   • Nilai rapor, catatan kesehatan, atau riwayat medis peserta didik.

   • Rekam jejak pribadi guru/pegawai yang bersifat rahasia.

2. Dokumen Internal Madrasah

   • Notulen rapat internal, surat menyurat kedinasan yang bersifat rahasia.

   • Dokumen perencanaan yang masih dalam proses penyusunan.

   • Laporan hasil audit internal yang belum dipublikasikan.

3. Informasi yang Menyangkut Rahasia Jabatan

   • Dokumen yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pengambilan keputusan pimpinan.

   • Informasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan.

4. Informasi yang Dilarang oleh Undang-Undang Lain

   • Dokumen yang dilindungi oleh peraturan khusus (misalnya data kependudukan, data perpajakan, atau data perbankan bagi guru/pegawai).

Dasar Pengecualian Informasi

• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• Pasal 6 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

• Pasal 24 PMA No. 29 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik pada Kemenag.